apahabar.com, BANJARMASIN – Kasus dugaan penggelapan dana program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Gedang Banjarmasin ditutup rapat.
Bahkan, Dinas Sosial Provinsi Kalsel mengaku tak mengetahui kasus tersebut, boro-boro mendapatkan laporan.
“Saya nggak tau soal itu. Nggak ada laporan,” ujar Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi, Senin (23/8).
Diketahui, kasus penggelapan dana Bansos yang diduga dilakukan oknum berinisial NV ini menyeruak ke permukaan setelah adanya keluhan masyarakat.
Penggelapan Dana Bansos memang rawan dilakukan oleh oknum-oknum nakal. Pasalnya jumlah bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah tak sedikit.
Namun mirisnya, Dinsos Kalsel tak memiliki data berapa jumlah masyarakat Kalsel yang menerima Bansos di masa PPKM ini.
Alasannya lantaran penyalurannya langsung dikelola oleh pusat. “Itu langsung dari kementerian (sosial) ke penyalurnya. Bahkan di provinsi nggak diberitahu,” katanya.
Gusnadan pun mengaku, Dinsos Kalsel kadang kebingungan ketika diminta data jumlah masyarakat penerimaan Bansos ini.
Contoh ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalsel melakukan pemeriksaan sebulan yang lalu.
Saat itu, Dinsos harus jemput bola meminta data penerima ke Kementerian Sosial guna memenuhinya.
“Pernah minta data tersebut sekitar sebulan lalu. Untuk keperluan BPKP. Harusnya kan kementerian dalam memberikan bantuan memberi tembusan. Jumlah sekian misalnya. Kita nggak dikasih itu,” keluhannya.
Lantas berapa jumlah data penerima sesuai yang diberikan ke BPKB? Gusnanda tak berani memastikannya. Ia khawatir data tersebut tak update lagi.
“Data itu bergerak terus. Kalau data sebulan lalu otomatis berubah. Perkiraan 100 ribu lebih,” katanya.
Selain itu, ia memastikan khusus untuk Dinsos Kalsel, dipastikan tak ada penyaluran Bansos di masa PPKM ini.
“Terkait PPKM kita di provinsi tak menyiapkan bantuan PPKM,” imbuhnya.