apahabar.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan normalisasi sungai merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan banjir yang melanda wilayah Jakarta.
"Penanganannya ya normalisasi dan sodetan," ujar Heru menanggapi persoalan banjir usai melakukan kunjungan di Lapas Perempuan Kelas IIA dan Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (27/2).
Heru berharap banjir di sejumlah wilayah di Jakarta segera surut. "Mudah-mudahan cepat surut. Doain ya," ucapnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Muhammad Anwar menjelaskan, pihaknya sudah mengerahkan petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk menyedot banjir dan menghidupkan pompa-pompa penyedot air.
Baca Juga: Hingga Senin Malam, Banjir Masih Genang 100 RT di Jakarta
Anwar menambahkan, di wilayah Jakarta Timur tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir sehingga Pemkot Jaktim tidak menyiapkan bantuan makanan.
"Kalau ada yang ngungsi ya kebutuhan logistiknya kita cukupi seperti makanan, petugas kesehatan bila sakit. Kita fasilitasi semuanya. Tapi kan, kenyataannya tidak ada pengungsian," kata Anwar.
Menurut dia, normalisasi Kali Ciliwung hingga kini masih berjalan. "Saat ini masih berjalan," ungkapnya.
Hingga kini proyek tersebut juga tidak ada kendala seperti halnya pembebasan lahan. "Saya kira tidak ada alasan tidak bisa dibebaskan, kalau seandainya ada perkara, kita konsinyasi pengadilan," terang Anwar.
Baca Juga: Makin Bertambah, 109 RT di Jakarta Tergenang Banjir
Kerugian akibat banjir
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pernah mencatat, Jakarta memberikan kontribusi sebesar 70 persen perputaran uang nasional. Karena itu, ketika aktivitas bisnis di Jakarta stagnan karena banjir, kerugian ekonomi dipastikan cukup besar.
Wakil Ketua Umum Sarman Simanjorang dikutip dari Kontan.co.id menyebut banjir yang terjadi di Jakarta akan berdampak ke hampir semua sektor. Karena itu butuh penanganan segera.
"Bisa triliunan jika dampak banjir berhari-hari," kata Sarman pada Rabu (12/10/2022).
Contoh paling sederhana adalah aktivitas Pasar Tanah Abang yang dalam kondisi normal menghasilkan transaksi ekonomi sebesar Rp150 - Rp200 milyar. Jika banjir terjadi berhari-hari, kerugian yang dialami pedagang sangat besar.
Baca Juga: BPBD DKI: 82 RT di Jakarta Terendam Banjir
Karena itu Kadin mendukung amanat Presiden Jokowi kepada Penjabat (PJ) Gubernur DKI baru untuk menuntaskan persoalan banjir. Karena menurutnya, sebagai kota jasa persoalan banjir di Jakarta bisa menghambat begitu banyak aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, aktivitas masyarakat yang membuat kota Jakarta tetap hidup. Bahkan, Jakarta turut andil sebagai penyumbang perputaran uang nasional terbesar.
"Jadi ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pj Gubernur dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menuntaskan banjir ini," terang Sarman.
Giant Sea Wall Jakarta
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan Giant Sea Wall dipercepat sebagai langkah tepat. Menurutnya, Giant Sea Wall sebagai bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) harus dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Baca Juga: Pengamat Kebijakan Publik: Penanganan Banjir Jakarta Harus Melibatkan Warga
Di akhir Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi saat peresmian sodetan Kali Ciliwung kembali mengingatkan bahwa ancaman banjir di DKI Jakarta masih ada. Untuk itu, presiden mengingatkan pembangunan Giant Sea Wall dilaksanakan secepatnya.
Pembangunan Giant Sea Wall mulai serius digaungkan pada 2014 ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Giant Sea Wall direncanakan memiliki kedalaman sekitar 15 meter, serta tinggi sekitar 7 meter, panjangnya mencapai 37,356 Km yang membentang di sepanjang Teluk Jakarta.
"Tujuan utamanya untuk mencegah penetrasi air laut masuk ke daratan, abrasi laut, dan banjir rob, sehingga bisa mencegah banjir di DKI Jakarta," kata Bambang Soesatyo akrab disapa Bamsoet.
Ini penting dilakukan karena sebagian wilayah DKI Jakarta, tepatnya sekitar 40 persennya, berada di bawah permukaan laut sehingga berpotensi dilanda banjir besar.
Baca Juga: Intensitas Hujan Tinggi: Berikut Sejumlah Titik Banjir di Jakarta
"Selain itu, masifnya penggunaan air tanah, baik oleh rumah tangga maupun industri, membuat turunnya permukaan tanah rata-rata per tahunnya mencapai 7,5-12 cm, bahkan di beberapa daerah bisa mencapai 20 cm," terang Bamsoet di Jakarta, (Senin, 13/2).
Menurutnya, keberadaan Giant Sea Wall juga bisa untuk menampung air dalam jumlah banyak, sehingga bisa diolah untuk memenuhi sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.
Sementara itu, meskipun Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo berpesan agar pembangunan Giant Sea Wall tetap dilaksanakan.
"Sebagai upaya agar Jakarta tidak tenggelam," ujarnya.
Baca Juga: Petugas Atasi Banjir di Marunda Gunakan Pompa Apung
Kini, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, proyek Giant Sea Wall sedang dalam tahapan pematangan konsep mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan pembiayaan.
Pembahasannya melibatkan lintas kementerian, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai stakeholders terkait lainnya.
"Investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan mencapai US$ 45 miliar," ujar Bamsoet.
Selain menggunakan anggaran pusat dan daerah, pembiayaannya juga bisa menggunakan berbagai sumber investasi dari berbagai pihak. "Termasuk melalui hibah yang dilakukan negara sahabat ataupun organisasi filantropis dunia," kata mantan Ketua Komisi III DPR itu.