Pertama di Kalsel, Banjarbaru dan HSS Miliki CSIRT

Computer Security Incident Response Team atau CSIRT Kalsel diketahui telah dibentuk di 2020 lalu.

Banjarbaru dan HSS menjadi yang pertama miliki CSIRT di Kalsel. Foto-dokumen

apahabar.com, BANJARBARU - Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kalimantan Selatan diketahui telah dibentuk sejak 2020.

Namun baru Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan (HSS) yang telah memiliki CSIRT  di daerah masing-masing.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, perkembangan era digital yang semakin pesat diikuti dengan ancaman siber yang juga semakin tinggi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah memiliki CSIRT, untuk mengamankan sistem serta data dan infomasi yang dimiliki.

"Agar tidak disalahgunakan dan merugikan pemerintah juga masyarakat," kata Muslim, Jumat (24/2).

Muslim menyebut, informasi yang ada di pemerintahan menjadi salah satu sasaran serangan siber. Karena itu, pihaknya secara bertahap mendorong seluruh kabupaten/kota di Kalsel membentuk CSIRT, salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, M Noor Ikhwanadi mengatakan, sosialisasi dan asesmen untuk pembentukan CSIRT kabupaten/kota telah dimulai sejak 2021.

Sejauh ini, kesiapan ditunjukkan oleh dua kabupaten/kota tersebut, dan kemungkinan besar disusul oleh Banjarmasin pada 2024 nanti.

CSIRT ini major projectnya BSSN yang dimulai sejak tahun 2019. Karena pandemi Covid-19, BSSN baru menyelesaikan target untuk seluruh provinsi di Indonesia pada tahun ini, sehingga pengembangan ke kabupaten/kota baru dimulai 2024. Karena di 2023 ini, ujar Ikhwan, dua kabupaten/kota di Banua sudah siap.

"Kami pun telah berkoordinasi dengan BSSN. Tahun depan, kami menargetkan Banjarmasin,” kata Ikhwan.

Ikhwan menjelaskan, CSIRT merupakan pilar penting keamanan siber, yang menjalankan tiga area layanan, yakni reaktif, proaktif, dan manajemen kualitas layanan.

Terbentuknya CSIRT di pemerintah pusat dan daerah memudahkan kolaborasi untuk mengatasi insiden siber yang terjadi di pemerintah.