apahabar.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, M Syaripuddin, mengatakan data stok vaksin harus disampaikan secara terbuka di ruang publik.
Hal ini untuk mengantisipasi munculnya kekhawatiran masyarakat terkait isu kelangkaan vaksin.
“Memang seharusnya pendataan itu penting. Setiap lurah, kepala desa, atau RT punya data warganya sudah berapa yang divaksin, yang belum berapa? Nah yang belum itu dibantu mencarikan di fasilitas kesehatan mana yang ada,” ucapnya.
Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, penyelenggara vaksinasi, dan masyarakat juga harus dilakukan secara terbuka. Jangan sampai ada miss komunikasi.
“Komunikasi dengan warga harus jalan, warga berbondong-bondong datang ke fasilitas kesehatan minta divaksin, tapi dibilang kosong. Padahal kata dinkes sudah didistribusikan. Mana yang benar?,” tanya Bang Dhin.
Agar data vaksinasi efisien, kata Bang Dhin, Dinkes Provinsi, kabupaten maupun kota dan puskesmas harus membuka data stok vaksin ke publik melalui update data di media sosial. Kontak person juga perlu dicantumkan di setiap akun media sosial tersebut.
“Tidak perlu repot untuk datang ke faskes sekadar menanyakan adanya vaksin atau tidak. Karena informasi itu bisa diketahui masyarakat melalui media. Dan ini bisa mengurangi mobilisasi agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” tutup Bang Dhin.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, membantah adanya kelangkaan vaksin.
Berdasarkan informasi diketahui pengiriman vaksin dari luar negeri dilakukan bertahap. Juli ada 25 juta dosis. Agustus 30-40 juta dosis. September 40-50 juta dosis.