apahabar.com, BANJARMASIN – Indeks pembangunan literasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kalsel memiliki IPL tertinggi di Indonesia dengan angka 48,7 urutan kedua Provinsi Bangka Belitung 28,83, ketiga Gorontalo 28,18, disusul Kalimantan Timur (Kaltim) 20,78 dan DKI Jakarta dengan angka 18,91.
Menanggapi penilaian sekaligus prestasi membanggakan itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel Nurliani bersyukur dan bangga karena mampu mewujudkan salah satu indeks pembangunan literasi.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, M Syarifuddin mengapresiasi langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan yang berhasil membawa Kalsel menjadi provinsi dengan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) terbaik di Indonesia.
"Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, di mana Indeks Pembangunan Literasi Kalsel tertinggi di Indonesia mencapai 48,7 persen. Ini semua tidak lepas dari semangat pemimpin birokrasi dengan semangat kinerja yang besar meskipun anggarannya kecil, ” ujar Bang Dhin, sapaan akrab pria kelahiran Tanah Bumbu ini
Diketahui rasio urusan perpustakaan terhadap total belanja dalam APBD Kalsel hanya menempati urutan kedelapan di antara seluruh provinsi se-Indonesia. Itu pun harus beberapa kali terdampak “refocusing” anggaran akibat pandemi COVID-19.
Melihat hal tersebut, Bang Dhin bersama Fahrin Nizar anggota Komisi III DPRD Kalsel) Wahyudi Rahman, SE dan anggota Komisi IV DPRD Kalsel dengan didampingi Dra Hj Nurlianie Dadie Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov Kalsel berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI untuk koordinasi dan Konsultasi DAK yang sekiranya bisa dimanfaatkan Kalimantan Selatan.
Turut berhadir dari Perpusnas RI Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Dr. Upriyadi, SS, M.Hum serta Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Nuradisaputra. S.Sos. M.Si.
“Saya ingin, semua dilakukan secara terukur dan objektif, dana DAK itu diberikan juga harus disesuaikan dengan kinerja dari Dinas Perpustakaannya. Kasih DAK tapi tuntut apa impactnya, jangan sampai cuma minta-minta tapi pengelolaannya tidak baik” ucap Bang Dhin
Bang Dhin juga menegaskan sesuai saran Perpusnas RI agar dana DAK ini dimaksimalkan penyerapannya, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi didapatkan bahwa angka serapan Kalsel masih sekitar 60 persen. Tentunya ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Pemprov, Pemkot dan Pemkab harus sering-sering bersinergi dengan pusat, DAK ini jadi peluang besar, tapi tentunya syarat-syarat harus dilengkapi dengan penuh tanggung jawab dan siap bertanggung gugat," tutur Bang Dhin
Sebagai informasi, untuk tahun 2022 yang mendapat DAK adalah Dispersip Prov Kalsel, Dinas perpustakaan yang meliputi Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, HSS, HST, HSU, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
"Dibutuhkan komitmen penuh dari pemerintah daerah, termasuk didalamnya pendampingan kepada SKPD penerima DAK, dan itu wajib,” tutup Bang Dhin.