Sosialisasi Kebangsaan

Bamsoet Singgung Menkeu Batasi Anggaran MPR untuk Sosialisasi Kebangsaan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung Menteri Keuangan yang membatasi anggaran untuk mengampu tugas dalam membangun karakter bangsa melalui sosialisasi.

Bamsoet buka sambutan Sidang Tahunan MPR/DPR. (Foto: DPR.RI)

apahabar.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyinggung Menteri Keuangan karena membatasi anggaran untuk mengampu tugas dalam membangun karakter bangsa melalui sosialisai.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat membuka Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Walaupun anggaran untuk itu selalu dibatas-batasi oleh Menteri Keuangan, yang mungkin saja hal tersebut dianggap tidak masuk dalam skala prioritas," kata Bamseot, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Baca Juga: Bamsoet Ingatkan Potensi Konflik saat Kontestasi Politik

Menurut Bamsoet, MPR perlu melakukan perubahan kedudukan, wewenang, dan tugas sebagai lembaga yang mengemban visi rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau dikenal dengan Empat Pilar MPR RI.

Adapun Kajian Evaluasi atau Survei Nasional yang dilakukan oleh MPR RI menunjukkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan empat pilar MPR RI terus meningkat dari 23% pada 2011 menjadi 32,8% pada tahun 2018, dan pada 2022 telah mencapai 43,1%. 

Kemudian hasil survei menunjukan lebih dari 90% masyarakat setuju dengan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sila Pancasila. Pengamalan masyarakat terhadap Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari mencapai di atas 90%. 

Baca Juga: Bamsoet Klaim Partai Golkar Tak Diselubungi Wacana Kudeta

Fondasi kebangsaan yang makin kokoh juga ditunjukkan dengan pengenalan dan persetujuan masyarakat terhadap NKRI yaitu 99,7%. 

"Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 85,5% menyebutkan perlunya adaptasi yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman," tandasnya.

Sebelumnya, saat membuka Rapat Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Saat itu, Bamsoet menyampaikan agar MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara," kata Bamsoet dalam pidatonya di ruang sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu lalu.