apahabar.com, BALIKPAPAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menemui para tokoh masyarakat dan tokoh adat Kalimantan Timur untuk membahas pemindahan ibu kota ke dua kabupaten di provinsi tersebut.
“Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja kita, pindahnya pola pikir kita. Ini bukan hanya memindakan lokasi,” kata Jokowi di salah satu restoran, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
Pertemuan itu adalah salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Jokowi ke Kalimantan Timur pada hari Selasa dan Rabu (18/12).
Jokowi bertemu dengan sekitar 30 orang pemuka adat didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
“Saya sudah sampaikan kepada para menteri agar kita instal apa yang dibutuhkan,” kata Jokowi.
Jokowi pada hari ini dijadwalkan untuk meninjau calon lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare. Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau. Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, butuh lahan 4.000—6.000 hektare. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektare.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan bahwa pemerintahan ibu kota baru berbentuk provinsi baru seluas total 256.000 hektare.
Di dalamnya ada 56.000 hektare yang menjadi daerah ibu kota. Di dalam 56.000 hektare akan ada kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare. Area 56.000 hektare diatur olehcity manageryang bukan bagian dari daerah otonom.
Calon Ibu Kota Indonesia yang baru didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city). Setidaknya ada tigaclusterdi ibu kota baru itu, yaituclusterpemerintahan, pendidikan, dan teknologi dan masih bisa ditambahclusterwisata.
Pemindahan ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. Anggaran itu direncanakan dari APBN, swasta, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Baca Juga:Wisata di Ibu Kota Negara, Gubernur: Orang Kaltim Harus Senang Dulu
Baca Juga:Pemerintah Diminta Segera Tentukan Pusat Ibu Kota Negara
Sumber: Antara
Editor: Aprianoor