Bahas Pemilu Damai 2024, Polres Banjarbaru Serap Masukan Via Ngupi Bakisahan 

Polres Banjarbaru menggelar pertemuan bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, Partai Politik (Parpol) dan tokoh masyarakat dengan tema Ngupi dan Bakisahan

Wakapolres Banjarbaru, Kompol Winda Adhiningrum

apahabar.com, BANJARBARU - Polres Banjarbaru menggelar pertemuan bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, Partai Politik (Parpol) dan tokoh masyarakat dengan tema Ngupi dan Bakisahan di d'Joglo Waroenk dan Batik, Banjarbaru, Jumat (17/11). 

Wakapolres Banjarbaru, Kompol Winda Adhiningrum, mengatakan pertemuan itu digelar guna membahas terkait Pemilu 2024.

"Kami menerima banyak masukan dan catatan penting dari sejumlah tokoh masyarakat, agama, birokrat dan aparatur negara," katanya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Kampanye Kadisdikbud Kalsel, Pengamat: Harus Jadi Pelajaran untuk ASN

Untuk netralitas jajaran Polri sendiri, sebutnya, selalu ditekankan untuk tidak membawa embel - embel politik. 

Adapun poin penting yang didapat dalam pertemuan ini, katanya, masyarakat dan pemerintah terkait harus saling menjaga, memberikan kepercayaan dan kedamaian di sekitar. 

Karenanya, ia mengimbau agar seluruh komponen masyarakat Indonesia, utamanya Banjarbaru turut mengawasi jalannya Pilkada serentak nanti.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjarbaru, Rozy Maulana, menyampaikan puncak Kirab atau kampanye damai dimulai sejak 27 November 2023.

"Kegiatan itu bentuk peluncuran pertama bahwa menandakan kampanye telah berlangsung," ujarnya.

Terkait SK tentang alat peraga kampanye (APK), Rozy menjelaskan masih dalam tahap penggodokkan di Banjarbaru, termasuk di sejumlah daerah lainnya. 

Setelahnya, kata dia masih harus berkoordinasi berkali-kali ke pihak KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Kebakaran di Desa Bulayak HST, Satu Rumah Hangus

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Banjarbaru Divisi Hukum dan Pencegahan, Bahrani, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan-tindakan preventif (pencegahan) terkait pelanggaran Pemilu. 

Imbauan itu disampaikan ke sejumlah lembaga dan parpol yang bakal bersinggungan dengan pesta demokrasi di Indonesia.

"Di Banjarbaru, kami ingin melaporkan bahwa tidak ada pelanggaran sengketa politik," ujarnya.

Mengingat Kota Idaman memiliki indeks tertinggi kerawanan pelanggaran, ia berharap semua saling bekerjasama.

"Tentu, ini tantangan ke depannya," tuntasnya