Badai PHK Global

Badai PHK Terjadi Dimana-mana, Begini Tanggapan Kepala BKPM

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi isu badai PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar di luar dan dalam negeri.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Foto: apahabar.com/Gabid Hanafie

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara menanggapi isu badai PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar di luar dan dalam negeri.

Menurutnya, PHK karyawan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut merupakan sesuatu yang lumrah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

Namun di sisi lain, dia menyampaikan bahwa nilai investasi Indonesia terus menunjukkan peningkatan, sehingga karyawan yang mengalami PHK bisa cepat kembali diterima bekerja.

“Jadi kalau ada yang mengatakan kemarin, bahwa ada lapangan kerja yang kena PHK sekian, katakanlah kalau data itu benar,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Barli Halim, Jakarta Selatan, Kamis (16/2).

Baca Juga: Restrukturisasi Divisi Teknologi Iklan, Yahoo PHK 20 Persen Staf

Namun faktanya, pemerintah telah menciptakan sedikitnya 1,3 juta lapangan kerja melalui investasi yang masuk ke Tanah Air. Hal itu telah mampu mendorong masyarakat membangun lapangan pekerjaan baru, utamanya melalui UMKM.

"Ada lapangan pekerjaan yang kita ciptakan dari beberapa sektor melalui investasi Rp1.207 triliun sebesar 1,3 juta lapangan kerja baru. Aliran dana investasi juga masuk kepada pelaku usaha UMKM yang menjadi penopang ekonomi dalam negeri," katanya.

Bahlil menambahkan, "Dari sektor UMKM ada kurang lebih sekitar 7 juta. Jadi banyak keluar kerja, tapi lebih banyak lagi yang diterima."

Ketika penyerapan tenaga kerja lebih dominan dilakukan oleh UMKM, hal itu menurut Bahlil jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Baca Juga: Amazon Bakal PHK Belasan Ribu Karyawan Awal Tahun 2023

Dominasi tersebut terlihat dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang  digerakkan oleh sektor konsumsi. Adapun konsumsi masyarakat  saat ini lebih banyak digerakkan oleh para pelaku usaha UMKM.

“Dari awal saya katakan, konsumsi ini bisa terjadi kalau ada daya beli masyarakat," terangnya.

Tugas berikutnya, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan mendorong adanya kepastian pendapatan. "Itu bisa terjadi kalau lapangan pekerjaan telah ada,” pungkasnya.