apahabar.com, JAKARTA - Polemik SDN Pondok Cina 1 Depok hingga kini masih menarik perhatian publik. Pasalnya, Pemerintah kota depok bersikukuh untuk melanjutkan rencana alih fungsi lahan sekolah menjadi masjid agung.
Kendati, kebijakan alih fungsi sekolah itu ditenatang oleh beberapa pihak, tentunya adalah pihak wali murid dari sekolah terdampak relokasi.
Baca Juga: Polemik SDN Pocin 1 Depok Tak Kunjung Usai, Bantuan Proyek Masjid Ditunda
Terbaru, Komnas HAM Hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong agar Pemkot Depok batal mengeksekusi lahan sekolah itu.
Karena, secara kronologis dan keluhan wali murid terdampak, relokasi sekolah tidak dilakukan dengan baik oleh Pemkot. Khususnya dalam hal pelayanan pendidikan.
Komnas HAM Panggil Wali Kota Depok
Komisioner bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan kepada Walkot Depok, Mohammad Idris.
Pemanggilan itu sebagai salah satu upaya klarifikasi, atas polemik yang terjadi di SDN Pocin 1 yang tak kunjung usai itu.
Baca Juga: Curhat Perwakilan Wali Murid SDN Pocin 1 ke Komnas HAM: Anak Saya Dibully
Menurutnya, relokasi SDN Pocin 1 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tak berjalan dengan baik, mulai dari segi aksesibilitas hingga penempatan.
"Komnas HAM akan segera memanggil wali kota dan mungkin juga kami akan sinergi juga dengan gubernur seperti apa rencana ke depannya," kata Putu kepada wartawan, Senin (12/12).
Ridwan Kamil Tunda Dana Pembangunan Masjid
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan menunda proses bantuan dana pembangunan masjid agung di Depok.
"Pemda Provinsi Jabar akan menunda proses bantuan pembangunan masjid di Margonda sampai waktu yang tidak ditentukan. Karena lahannya masih berdinamika," kata Ridwan Kamil, kepada wartawan dikutip Senin (12/12).
Bahkan pihaknya tidak segan untuk membatalkan proses pendanaan untuk pembangunan masjid agung di Jl. Margonda itu.
Baca Juga: Pemkot Nekat Gusur SDN Pocin 1, Wali Murid Ancam Pidanakan Walkot Depok
"Bahkan tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut dibatalkan," lanjutnya.
Adapun pihak Pemrov Jabar mendorong agar pemerintah Kota Depok menyelesaikan terlebih dahulu masalah lahan yang akan dialih fungsikan itu.
Tentunya tanpa menimbulkan masalah baru dan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar siswa siswi di sekolah.
KPAI Dorong Walkot Batalkan Penggusuran
KPAI Mendorong Pemkot Depok untuk melakukan dialog dua arah dengan para orangtua murid terkait rencana yang sudah disusun.
Selain itu, KPAI meminta agar Pemkot Depok mengembalikan gedung SDN Pondok Cina 1 agar proses belajar mengajar bisa terus berlanjut.
Baca Juga: Alasan Aset Harus Dimusnakan, Satpol PP Ngotot Ingin Kosongan SDN Pocin 1
"KPAI meminta agar proses pembelajaran seluruh peserta didik SDN Pondok Cina 1 yang lama sambil menunggu ruang kelas baru di SDN Pocin 5 selesai dibangun pada Juni 2023," tulis komisioner KPAI Retno Listyarti kepada wartawan, Senin (12/12).
Diketahui, pada Senin (12/12) Pemerintah pusat telah menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Depok untuk menanggapi relokasi SDN Pondok Cina 1 di Margonda.