apahabar.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk menggenjot produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.
Di Indonesia, kata presiden, kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton.
“Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan,” ujar Presiden Jokowi di Aceh Utara, Aceh, Jumat (10/2).
Presiden juga menjelaskan masih terdapat permasalahan dalam rantai pasok pupuk global karena dampak perang antara Ukraina dan Rusia. Ukraina merupakan negara produsen besar pupuk di dunia sehingga dengan perang di negara tersebut, pasokan salah satu bahan pendukung pertanian itu tersendat.
Sementara di Indonesia, Presiden Jokowi menyebutkan adanya keluhan petani terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Jika pun ada, harganya masih tinggi.
“Dan itu saya rasakan akhir-akhir ini setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah ketemu petani selalu yang disampaikan adalah ‘Pak pupuk tidak ada, pak pupuk harga tinggi’. Kalau tak ada, kalau suplainya turun, artinya harga pasti naik otomatis,” jelasnya.
Jokowi melihat di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM. Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas.
“Problemnya apa? Ini sudah sejak 2005. Problemnya gas. Apakah kita kalau tidak cukup gas dari dalam negeri, apakah tidak bisa kita impor agar pabriknya ini jalan? Saya tidak tahu, berpuluh tahun kita diamkan saja aset sebesar ini,” cerita Jokowi.
Jokowi kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasional dua pabrik pupuk tersebut di Aceh. Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasinya mencapai Rp1,7 triliun. Biaya itu digunakan untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik.
“Ini baru dijalankan yang PIM-nya, AAF masih ada banyak masalah yang harus dilihat dan dihitung. Jalan dulu, satu tidak apa-apa. PIM 1 PIM 2 dijalankan, kebutuhan gas dicarikan. Ini kebutuhan dasar yang kita inginkan kok dibiarkan saja,” pungkas Presiden Jokowi.