apahabar.com, BANJARBARU – Sebagai bentuk kesiapsiagaan, pemerintah akan melibatkan petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan.
Salah satu langkahnya adalah meningkatkan kemampuan para damkar dalam melakukan misi penyelamatan.
“Untuk karhutla, besok kita akan rapat bersama TNI/Polri dan pemprov. Kita perbaiki pola-pola, bagaimana supaya tindakannya dipercepat,” kata Kepala Satpol PP dan Damkar Kalsel, Zakly Aswan Helmi, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru usai kegiatan HUT Damkar ke-102, Senin (1/3) siang.
Meskipun belum terdeteksi titik api (hotspot) di wilayah Kalsel, namun pemerintah melakukan upaya antisipasi mencegah terjadinya kebakaran. Mulai dari pemetaan hingga meningkatkan kesiagaan dan pencegahan sebelum kobaran api membesar.
“Pemetaan dari BPBD, Dinas Kehutanan dan kita juga. Diprediksi adanya banjir, mungkin lokasinya (titik api) berubah,” lanjutnya
Pihaknya juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk sesegeranya melakukan pemadaman jika menemui titik api yang membakar suatu lahan. Dari pihak internal, para petugas Damkar dituntut untuk mengasah kemampuan serta menambah peralatan dalam bertugas di lapangan.
“Personel damkar ada 50an, dibantu Satpol PP sekitar 300an. Kita juga koordinir kabupaten/kota, bahkan relawan juga disinergikan. Semuanya saling membantu,” imbuhnya
Keterlibatan petugas Damkar dalam penanganan karhutla merupakan instruksi langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT Damkar ke-102 secara virtual. Dengan jaringan yang lebih luas, ditambah kemampuan dan peralatan yang memadai, maka persoalan karhutla diharapkan dapat cepat teratasi.
“Saya minta proaktif mencegah kebakaran,” pesannya Tito juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan damkar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk soal anggaran.
“Urusan pemadam kebakaran wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi mensupport agar standar layanan tersebut bisa tercapai,” kata Pj Gubernur Kalsel, Safrizal menambahkan.