apahabar.com, BANJARMASIN - Asrama mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berada di luar daerah sangat jauh dari kata layak. Kondisi bangunan yang rusak, membuat mahasiswa enggan meniatkan dirinya untuk menetap disana.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, menerangkan kewenangan pihaknya terbatas pada kemahasiswaannya.
Belum lagi untuk bangunan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, merupakan kewenangan dari Komisi I.
“Kami seringkali juga berkoordinasi dengan teman-teman di Komisi I untuk memperjuangkan anggaran perbaikan asrama itu, tapi mungkin ada kendala dalam proses pembahasannya,” tuturnya.
Ia mengakui jika tidak sedikit keluhan dan aspirasi yang disampaikan Perkumpulan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) terkait dengan kondisi asrama yang terbilang memprihatinkan.
Namun karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki, pihaknya hanya dapat menyampaikan kembali aspirasi tersebut kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti.
“Hampir di setiap provinsi kondisinya memprihatinkan. Bukan hanya di Semarang, tapi di Surabaya dan Yogyakarta juga ada yang lebih parah lagi,” tambah politikus Partai Gerindra ini.
Lutfi bahkan menyebut, beberapa asrama mahasiswa banua di luar daerah justru dihuni oleh para alumni. Hal ini tentu menyalahi aturan, mengingat keberadaan asrama tersebut justru untuk mahasiswa yang masih aktif berkuliah.
Untuk itu, pihaknya berharap dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur tentang syarat penghuni asrama mahasiswa.
Sehingga peruntukannya sebagai tempat tinggal mahasiswa banua yang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah dapat benar-benar dijalankan.