apahabar.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap pertemuan Ijtima Ulama Nusantara dapat mengeluarkan fatwa haram terkait praktik-praktik politik uang selama pemilu.
Larangan politik uang dalam bentuk fatwa harap diharapkan dapat mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah terkena politik uang. Selain itu, tindakan politik uang akan dapat merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu juga akan tercederai.
Baca Juga: PKB Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup: Waktu Terlalu Mepet!
"Harapan kami, doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dari dalam Ijtima Ulama Nusantara agar meneguhkan kembali hukumnya (haram) menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan umum," katanya.
Penegasan tersebut, kata Muhaimin, terutama pada mubaligh-mubaligh untuk secara lebih intensif menyampaikan kepada publik, jamaah, pada seluruh umat, masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi politik uang.
"Ini nampaknya membutuhkan keseriusan agar Pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, beradab, menghasilkan pemerintahan berkekuatan legitimasi murni dari rakyat dan masyarakat," katanya.
Baca Juga: SMRC Sebut Politik Akomodatif di Balik Duet Prabowo dan Muhaimin
Oleh karena itu, Muhaimin secara khusus menyampaikan permohonan kepada kyai-kyai agar setahun ke depan lebih proaktif mendampingi umat dan masyarakat agar tidak terpengaruh politik uang dalam menentukan pilihan mereka.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millenium Jakarta pada 13-14 Januari 2023. Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema "Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia" dan dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.