apahabar.com, BARABAI – Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan daerah.
Salah satu PAD yang mendukung itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Jenis pajak ini pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dari PBB.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Hulu Sungai Tengah (HST), Sekda, HA Tamzil menyampaikan semua pihak yang terkait agar aktif menggali potensi wajib PBB. Sebab dengan PAD dari PBB P2 itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di HST.
Tamzil meminta agar BPPRD mengoptimalkan pemungutan PBB P2.
“Kita perlu berkreasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki,” ujar Tamzil saat Rakor di Aula Bappelitbangda, Kamis (10/10).
Hal itu ditanggapi Kepala BPPRD HST, H Syahruli. Dia mengungkapkan, tidak hanya di daerah tetapi itu sudah menjadi isu nasional.
Kendala yang dihadapi sehingga belum optimalnya pengelolaan PBB adalah data.
"Banyak data yang tidak akurat. Dari data yang diperoleh kondisi tanah masih kosong, ternyata saat di lapangan sudah ada bangunan diatasnya. Bahkan dari data yang ada, semula bangunannya biasa saat dilapangan sudah berubah dan ada peningkatan namun bebannya masih mengacu ke bangunan yang lama,” terang Syahruli.
Sistem pendataan pada formulir pun, lanjut dia, masih terlalu rumit. Hal itulah yang menjadi kendala di lapangan saat pendataan.
Lantas, bagaimana menangani kendala itu?
Dengan aplikasi berbasis android melalui inovasi Sinergitas Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Berbasis Desa/Kelurahan (SIDDAK) yang tengah dikembangkan BPPRD HST, kata Syahruli, data akan ter-update serta memutakhirkan data yang saat ini masih berantakan.
Dengan mengaplikasikan inovasi SIDDAK tersebut pun, dipercayai permasalahan data yang saat ini menjadi kendala akan terpecahkan.
"Kedepan kita akan bangun melalui dokumen kerjasama antara BPPRD dengan kecamatan, kelurahan dan desa sehingga ada kesamaan persepsi dalam upaya kita mengoptimalkan pendapatan daerah dari sisi PBB dan juga pajak sarang burung walet," kata Syahruli.
Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Sekda) HST, Hehwan Rijani mengharapkan semua pihak bersinergis melakukan upaya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PBB di wilayah masing-masing.
"Melalui Rakor ini kita berharap ada masukan dan pemikiran serta adanya komitmen yang sama sehingga ada kesamaan persepsi antara di Kabupaten dengan Kecamatan dan dengan Kelurahan/desa dalam upaya kedepan mengoptimalkan pendapatan," kata Rijani.
Acara tersebut dihadiri oleh Camat dan Lurah, ketua Perkades dan beberapa kepala desa di HST.
Baca Juga: Pendapatan Daerah Kaltim Bertambah Ratusan Miliar
Baca Juga: Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2019 Minim, Peran BUMD Dinilai Kurang!
Reporter: HN Lazuardi
Editor: Syarif