apahabar.com, JAKARTA – Apa kabar rencana perpindahan Ibu Kota Negara disingkat IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim)?
Hingga kini mega proyek pemerintahan Joko Widodo itu masih jalan.
Bahkan, jika tidak ada aral perayaan Agustusan 2024, presiden akan merayakannya di IKN Kaltim.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pembangunan istana presiden di ibu kota baru mulai dibangun tahun ini.
Suharso menyebutkan pembangunan istana itu sesuai master plan IKN dan rampung pada 2024.
"Kita optimistis mudah-mudahan pembangunan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini. Tanggal 17 Agustus 2024 itu presiden bisa melaksanakan 17 Agustusan di ibu kota negara baru," kata Suharso di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (1/4/2021).
Suharso menyatakan estimasi pembangunan istana negara tersebut telah melalui perhitungan cermat bertalian sasaran vaksinasi dan tercapainya herd immunity.
Ia menjelaskan pihaknya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelaraskan materi rencana induk IKN.
Disamping itu sinergi keduanya juga menyelaraskan urban design ibu kota negara.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyatakan desain istana negara saat ini memasuki tahap gagasan awal.
Dengan begitu, saat ini prosesnya terus bergulir.
Ia menjelaskan desain istana negara yang dibangun memiliki desain berbentuk garuda.
Dirancang oleh biro arsitek Nuart yang dimiliki Nyoman Nuarta.
"Desain itu merupakan gagasan awal yang dapat diperdalam dan didiskusikan bersama para ahli di bidang arsitektur dan perencana," ujarnya.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pembangunan IKN di Kaltim ini akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Tak hanya itu, juga mampu mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia hingga membuka jutaan lapangan kerja. Yakni dengan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
Terlebih lagi, pembangunan ini turut memperkokoh struktur ekonomi Kaltim dan menyetarakannya dengan negara maju.
Kemudian pembangunan tersebut juga dinilai akan mempercepat peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia agar setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi.