apahabar.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan telah melakukan sejumlah langkah antisipasi di sektor infrastruktur air guna mencegah kekeringan di musim kemarau.
"Untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau sudah dilakukan langkah antisipasi terutama di bidang infrastruktur air," ujar Basuki Hadimuljono, di Lampung Tengah, dikutip Sabtu (6/5)
Ia mengatakan langkah antisipasi tersebut dilakukan dengan menyiapkan infrastruktur air seperti bendungan, sumur bor dan dipastikannya berjalannya saluran irigasi dengan baik.
"Kita juga udah menyiapkan bendungan, ini sudah diisi lalu melakukan pemboran sumur bor yang baru, atau bisa sumur bor yang lama sudah di rehabilitasi kembali. Dan ini semua sudah dilakukan untuk mencegah kekeringan di musim kemarau," katanya.
Baca Juga: Pengerjaan Jalan Rusak di Lampung, Menteri PUPR: Dimulai Juli 2023
Menurut dia, adanya langkah-langkah untuk memastikan infrastruktur air berjalan dengan baik diharapkan bisa mengatasi serta mencegah terjadinya kekurangan air saat di musim kemarau.
"Dengan ini semoga tidak kekurangan air dan semua lancar," ucapnya.
Di Lampung sendiri ada beberapa sarana infrastruktur air yang sudah dan tengah dipersiapkan seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Sekampung dengan kapasitas tampungnya mencapai 68 juta meter kubik. Yang dibagi menjadi 55.373 daerah irigasi, dan yang masih dalam tahapan pengerjaan adalah Bendungan Margatiga.
Bendungan Margatiga sendiri memiliki kapasitas tampung sebanyak 42,31 juta meter kubik yang menampung air dari Sungai Way Sekampung. Bendungan itu berpotensi mengaliri lahan seluas 16.585 hektare.
Baca Juga: Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Menteri Erick: BUMN Siap Bantu PUPR
Untuk proses pengerjaan bendungan yang berada di Kabupaten Lampung Timur ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan serta Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.
"Untuk Bendungan Margatiga memang saat ini ada beberapa kendala yang masih diselesaikan seperti adanya ketidakcocokan harga dengan masyarakat, untuk saat ini masih kita cari titik temunya," kata Endra.
Ia melanjutkan, selain itu ada pula persoalan mengenai status kawasan hutan yang belum dilepas, dan saat ini akan dilakukan secara bertahap.
"Saat ini kami sedang melakukan mediasi mengenai beberapa persoalan ini, agar semua bisa berjalan lancar dan bisa membantu memperluas jaringan pengairan di Lampung," imbuhnya.