apahabar.com, JAKARTA - Peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai pemerintah perlu menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi terjadinya kemarau ekstrem atau El Nino.
Joko Budi Santoso, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, menjelaskan bahwa potensi El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juli-Agustus 2023 akan memberikan ancaman dan tekanan terhadap produksi sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan.
"Ini mengancam stabilitas harga komoditas pangan strategis dan bahaya tekanan inflasi. Langkah antisipatif dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan strategis yang fokus pada upaya menjaga pasokan komoditas pangan dan stabilisasi harga," kata Joko.
Joko menjelaskan, dalam jangka pendek perlu adanya perbaikan dalam manajemen informasi kebutuhan bahan pangan untuk industri dan rumah tangga secara berkesinambungan, sehingga akan lebih memudahkan dalam menjaga pasokan.
Baca Juga: Hadapi El Nino, Petani Organik Andalkan Sumur Resapan-Jaringan Irigasi
Selain itu, kata Joko lagi, pembenahan manajemen informasi tersebut bisa dilakukan melalui koordinasi yang efektif bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Data-data tersebut, menjadi data penting untuk melakukan pengambilan kebijakan selanjutnya.
"Dengan manajemen informasi harga serta produksi pangan, akan menjadi landasan dalam memperkuat kerja sama antarnegara maupun antardaerah dalam menjaga pasokan komoditas pangan," ujarnya pula.
Ia menambahkan, selain melakukan pembenahan manajemen informasi tersebut, pemerintah juga perlu mengambil langkah dengan memperkuat penyuluhan pertanian secara berkala, penyediaan bibit dan benih berkualitas serta menjamin pasokan irigasi dan ketersediaan pupuk.
"El Nino memiliki dampak gangguan pada pola tanam dan potensi hama yang lebih besar, sehingga harus diantisipasi dengan berbagai upaya strategis tersebut," katanya lagi.
Baca Juga: Gerakan 'Serbu El Nino' Dinas TPH Kalbar, Aksi Mitigasi Kekeringan
Pemerintah pusat dinilai juga harus memperkuat skema pemberian insentif fiskal untuk daerah-daerah yang konsisten mempertahankan lahan pertanian, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).
Keberadaan Perum Bulog juga harus diperkuat sebagai buffer stock khususnya melalui pembiayaan, agar mampu menyerap komoditas hasil pangan lebih besar, sehingga mampu bersaing dengan pelaku usaha sektor pangan skala besar.
Para pemangku kepentingan, ujarnya pula, juga perlu memperkuat sistem peringatan dini dengan melibatkan sejumlah unsur, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta lembaga lain yang bisa memetakan dampak El Nino.
"Sehingga, langkah antisipasi seperti rekayasa cuaca dan pencegahan kebakaran hutan dapat dilakukan tepat sasaran," kata dia pula.