apahabar.com JAKARTA - Peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk berduet dengan Prabowo Subianto terbuka di arena Pilpres 2024. Meski Prabowo harus menurunkan ego politik demi meraih kemenangan.
"Kemungkinan bisa terjadi duet Ganjar dengan Prabowo karena Presiden Joko Widodo di hari Lebaran di Solo menyebut nama Prabowo bisa saja menjadi cawapres Ganjar, tentu jika Prabowo rela downgrade dirinya jadi wapresnya Ganjar," kata pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, Senin (24/4).
Baca Juga: Jokowi: Dukung Ganjar, Cadangkan Prabowo dan Tolak Anies
Namun jika konsensus politik tak tercapai, maka Ganjar dan Prabowo akan berduel di Pilpres 2024 untuk memperebutkan tahta kepresidenan.
Prabowo dibenturkan dengan realitas politik yang tak berpihak kepadanya meski Jokowi kerap mengumbar namanya di muka publik sebagai calon presiden potensial yang akan menggantikan dirinya.
Pertarungan Ganjar dan Prabowo juga berpotensi meruncing jika Anies Baswedan secara elektabilitas terpuruk anjlok. Tetapi jika justru melonjak tajam maka pertarungan head to head Ganjar dan Prabowo dapat mereda.
Baca Juga: Konsolidasi Prabowo Berlanjut, Tokoh Elite Golkar Datang ke Kertanegara
"Jika pada momentum bulan-bulan menjelang pendaftaran capres pada 19 Oktober 2023, elektabilitas Anies makin menguat dan terus mengancam posisi capres PDIP dan Gerindra itu, maka sangat mungkin terjadi duet Ganjar-Prabowo melawan Anies," jelasnya.
"Kalau saya membaca, apapun arah duet atau duel antara Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 itu sejatinya tidak ditujukan untuk membangun kematangan esensi demokrasi, tapi lebih condong pada politik transaksional untuk semata meraih jabatan kekuasaan atau mengamankan pembangunan proyek strategis nasional Presiden Jokowi," sambung dia.
Dia juga melihat indikator esensi demokrasi adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan supremasi penegakan hukum dan indikator lain adalah terbentuknya proses check and balances melalui kekuatan oposisi di parlemen.
Baca Juga: Rudyatmo Yakin Ganjar Dapat Melananjutan Estafet Kepemimpinan Jokowi
Lalu menguatnya pelembagaan antikorupsi dan pelindungan pada keadilan HAM, lingkungan dan kebebasan kritik masyarakat sipil.
Selain itu, dia juga melihat indikator esensi demokrasu untuk menciptakan keadilan sosial dan supremasi penegakan hukum dan indikator lainnya adalah terbentuknya proses check and balances melalui kekuatan oposisi di parlemen.
"Dua periode pemerintahan Jokowi terbukti oleh sejumlah laporan lembaga nasional dan internasional, mengalami kemerosotan indeks pada sejumlah indikator tersebut," pungkasnya.