apahabar.com, DEPOK - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan berjanji akan merevisi undang-undang ITE lantaran mengganggu kebebasan berekspresi.
Hal ini disampaikan Anies dalam Kuliah Kebangsaan di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (29/8).
"Kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi kebebasan berekspresi," kata Anies.
Baca Juga: Anies Baswedan Singgung UU ITE Hantui Kebebasan Masyarakat
"Bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi," sambung dia.
Menurutnya UU ITE dianggap bermasalah karena bukan melindungi data, tapi malah berbau pasal karet yang bisa digunakan untuk meredam kebebasan berbicara.
"Nah UU ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi, tapi ketika itu pasal-pasal karet itu digunakan untuk meredam kebebasan, itu bermasalah," ujarnya.
Baca Juga: Anies Baswedan: Koruptor Harusnya Dimiskinkan!
Dia mencontohkan masalah laporan ke bengkel yang bermasalah, bukannya mendapat respon positif sebagai masukan, tapi malah dianggap sebagai pencemaran nama baik.
"Bukan hanya kepada pemerintah, ada pelayanan misalnya, pelayanan bengkel, ternyata bengkelnya nggak melayani dengan benar, ketika kita menceritakan di sosmed bisa kena nggak itu? Bisa. Itu karet itu, yang harus ditiadakan supaya kebebasan berekspresi itu terjaga dan akal sehat itu dijaga," jelasnya.
Pemerintah Indonesia, kata dia, mesti bisa menerima kritikan dari masyarakat. Anies menyebut selama dalam pemerintahan tidak bisa memilih ingin kritik yang bagus atau jelek.
"Pemerintahan itu jadi alamatnya kritik. Kritik itu ada yang dilakukan nyaman dikuping, ada kata-kata yang tidak nyaman dikuping, dan selama berada di pemerintahan, itu tidak penting yang soal nyaman di kuping atau tidak," pungkasnya.