bakabar.com, MARTAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar membedah proyek pembangunan Taman Cahaya Bumi Selamat (CBS) yang menelan anggaran sekitar Rp8 miliar.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat bersama pihak terkait dengan fokus pada proses pelaksanaan proyek, kelengkapan perizinan, serta kualitas hasil pekerjaan.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti aspek lisensi dan legalitas pelaksana proyek. Kelengkapan perizinan dinilai krusial untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, menegaskan perlunya memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, kontraktor pelaksana, hingga pengawas proyek.
“Semua pihak harus dipanggil dan dimintai penjelasan. Jangan sampai proyek fisik terkesan asal-asalan dan hanya mengejar target selesai pekerjaan,” tegas Habib UmarIa mengungkapkan, sejak Tama.
CBS dibuka untuk umum, sejumlah keluhan masyarakat bermunculan. Salah satunya terkait kabel bekas instalasi listrik yang terlihat berhamburan dan menjuntai di beberapa titik taman, sehingga dinilai membahayakan pengunjung, terutama anak-anak.
Selain berpotensi membahayakan keselamatan, kondisi tersebut juga merusak estetika taman. Keluhan masyarakat semakin menguat setelah ditemukan genangan air di sejumlah area taman yang dinilai mencerminkan lemahnya kualitas pengerjaan proyek.
Habib Umar menegaskan, proyek Taman CBS berada di daerah pemilihannya di Kabupaten Banjar, sehingga menjadi perhatian serius baginya sebagai wakil rakyat. Ia berharap ke depan setiap proyek pembangunan yang dikerjakan rekanan pemerintah benar-benar mengutamakan kualitas.
“Proyek dibangun dari uang rakyat, maka hasilnya harus memberi manfaat maksimal dan aman bagi masyarakat,” pungkasnya, Jumat (6/2).