apahabar.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali mendesak pemerintah kota mempercepat penyelesaian Jembatan Kuin-HKSN.
“Harus segera selesai di 2021 ini,” kata politisi Partai Golkar itu, Selasa (5/10).
Masih Dikaji, Dinas PUPR: Realisasi Jembatan HKSN Mungkin Tahun 2020
Apalagi, kata Matnor, anggaran untuk pembangunan jembatan itu terus membesar seiring adanya perubahan-perubahan.
“Ada beberapa titik yang alokasinya multi-informasi. Kalau program sebelum terpilih kembali Ibnu Sina itu kan bukan multiyears (proyek tahun jamak), artinya batasan untuk pembuatan penyeberangan jembatan itu satu paket,” katanya.
“Kemudian ada perubahan dalam APBD untuk penambahan pembebasan satu objek di sisi Kuin Cerucuk,” sambungnya.
Sekarang ini, kata Matnor, pembebasan pun sudah dilakukan. Sehingga tak ada alasan lagi pengerjaan diperlambat. Harus disegerakan.
Sempat Diselidiki Polisi, Intip Progres Jembatan HKSN 1 Banjarmasin
Sebelumnya, Komisi III DPRD Banjarmasin ikut menyoroti lambannya penyelesaian Jambatan Kuin-HKSN. Mestinya pembangunan jembatan itu selesai pada Maret 2021.
Pagu anggaran yang disiapkan untuk membangun jembatan Kuin-HKSN sendiri senilai Rp40 miliar. Saat lelang ditetapkan Rp37 miliar.
Namun seiring pandemi Covid-19, anggaran dipotong menjadi hanya Rp27 miliar.
Nyatanya dengan dana tersebut konstruksi yang terbangun hanya badan jembatan saja; oprit di sisi HKSN saja. Belum lagi di sisi Kuin.
Dinas PUPR Banjarmasin pun berencana melanjutkan pengerjaan pada tahun 2021 ini dengan memakai dana APBD senilai Rp23 miliar.
Belakangan, hal itulah yang membuat Komisi III DPRD Banjarmasin kaget.
"Kita kaget karena ada pergeseran dari segi anggaran. Niat kami awalnya dengan Rp40 miliar itu sudah selesai. Nyatanya ada revisi atau adendum," kata Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Isnaini beberapa waktu lalu.
"Berkaca dari pembangunan jembatan Gerilya, jembatan Sulawesi kan hanya puluhan miliar saja. Kalau jembatan Kuin-HKSN ini kalau dihitung bisa Rp50 miliar lebih. Ini sangat berat," imbuhnya.
Selain itu, Isnaini bilang, Dinas PUPR Banjarmasin kurang berkoordinasi dengan dewan terkait pembangunan jembatan Kuin-HKSN.
"Ke depan kita akan panggil Dinas PUPR tiap bulan. Agar kita tahu jika ada revisi atau adendum," katanya.
Isnaini pun berharap Dinas PUPR Banjarmasin bisa segera menyelesaikan proyek tersebut.
Agar, kata dia, tidak ada lagi perubahan signifikan dari segi anggaran.
"Mengingat waktu demi waktu, harga material bisa berubah-ubah," katanya.
Solusi dari Isnaini, kalau Pemkot Banjarmasin tidak bisa membiayai pembangunan jembatan Kuin-HKSN, bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau balai.
"Karena notabene dari segi rancangan memenuhi konteks jalan provinsi," katanya.
Sementara itu, Plt Kabid Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin, Rini Subiantari mengemukakan pihaknya sudah selesai membangun dengan dana Rp27 miliar di tahun 2020. Sisanya akan dilanjutkan di tahun ini.
"Yang selesai di sisi HKSN dengan oprit sepanjang 35 meter. Sisanya akan dikerjakan di tahun 2021 ini di sisi Kuin dengan anggaran Rp23 miliar," katanya.
"Memang selesai dengan dana Rp27 miliar. Tapi belum bisa difungsikan. Tapi dikatakan selesai dengan anggaran segitu," lanjutnya.
Lamban pembangunan juga terkendala program refocusing dan perubahan dokumen.
"Kita menyesuaikan design," katanya.
Diketahui, proyek jembatan HKSN yang dikerjakan mulai 2020. Ditarget rampung akhir tahun lalu. Namun karena kendala teknis serta refocusing anggaran proyek ini molor dari target, hingga diselesaikan pertengahan maret 2021. Sementara kontrak proyek pengerjaan hanya dikerjakan untuk badan jembatan.
Jembatan Kuin-HKSN Lamban, Komisi III Soroti Pemkot Banjarmasin