Kalsel

Anggaran Dana Pendidikan Kotabaru Disebut Paling Rendah

apahabar.com, BANJARMASIN – Disebut sebagai daerah paling rendah serapan anggaran untuk urusan pendidikan dalam Neraca Pendidikan Daerah…

Ilustrasi. Foto-Kompasiana

apahabar.com, BANJARMASIN- Disebut sebagai daerah paling rendah serapan anggaran untuk urusan pendidikan dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) oleh Kemendikbud RI, Dinas Pendidikan Kotabaru melalui Kasubag Perencanaan, Taufiqurahman menjelaskan pihaknya selama ini sudah maksimal untuk menggunakan anggaran pendidikan tepat sasaran.

"Selama ini pemerintah kabupaten sudah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp25 Miliar, namun dari angka sebesar itu sebanyak Rp16.5 Miliarnya digunakan membayar gaji Guru Insentif Daerah (Insenda) sehingga sisa dari anggaran untuk urusan pendidikan di Kotabaru hanya tersisa Rp8.5 Miliar saja," ungkapnya.

Baca Juga: Dimulai Oktober 2019, TTP Batola Dianggarkan Rp27 Miliar

"Sisa anggaran pendidikan tersebut kemudian diperuntukkan untuk pembangunan sarana gedung sekolah, kegiatan peningkatan mutu guru, kegiatan wajib seperti pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)," ujar Taufiq saat ditemui usai diskusi kelompok terpumpun Kemendikbud, Kamis (25/7/2019) malam.

Taufiq menyebut, anggaran sebesar itu tentu belum cukup mendanai permasalahan pendidikan yang ada di Kotabaru. Sehingga, dia berharap di tahun 2020 baik pemerintah daerah maupun pusat bisa meningkatkan anggaran pendidikan untuk Kotabaru.

"Kalau dari pemerintah pusat ada menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp17 Miliar, namun peruntukkan DAK ini juga belum cukup, DAK digunakan untuk melakukan rehab ruang kelas semua sekolah yang dinilai memiliki masalah, pengadaan buku, pengadaan fasilitas untuk UNBK, dan untuk menambah dana pembangunan sekolah," ucapnya.

Hal ini bukan tanpa sebab, Taufiq melihat fokus Pemkab selama ini dirasa belum terfokus kepada pendidikan menjadi salah satu faktor lain mengapa serapan anggaran pendidikan di Kotabaru menjadi rendah. Selain itu, adanya bantuan komputer sebanyak tujuh unit dari pemerintah pusat dirasa belum cukup menyelesaikan masalah UNBK.

"Di Kotabaru ada 64 sekolah, sedangkan kita hanya mendapatkan bantuan tujuh unit, jadi sisa sekolah yang belum mendapatkan komputer hanya bisa sharing saat UNBK," imbuhnya.

Dengan begini Disdik Kotabaru menurut Taufiq mencoba menjalin kerjasama dan meminta bantuan kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar kiranya ke depan mendapatkan fasilitas untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Kotabaru.

"Ke depan kami berharap ada peningkatan dari Kemendikbud membantu permasalahan ini. Selain itu saat ini Pemkab sedang disibukkan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan peningkatan pariwisata di Kotabaru, sehingga dana untuk pendidikan masih belum bisa difokuskan," pungkasnya.

Baca Juga: DPRD Batola Gagal Kuorum, Pengesahan Empat Raperda Ditunda

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Muhammad Bulkini