Anggaran Ditjen Cipta Karya

Anggaran 2024, Ditjen Cipta Karya PUPR Ajukan Rp27 Triliun

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp27 triliun.

Suasana Rapat Dengar Pendapat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6/2023). Foto: ANTARA

apahabar.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp27 triliun.

"Pagu indikatif untuk Cipta Karya ditetapkan sebesar Rp27 triliun," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6).

Diana menambahkan, prioritas penganggaran 2024 untuk Ditjen Cipta Karya, antara lain penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak, kemudian kegiatan OPOR, dan kegiatan direktif Presiden.

Sejalan dengan prioritas penganggaran yang Ditjen Cipta Karya sampaikan, dari total pagu indikatif Rp27 triliun tersebut dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp990 miliar dan program perumahan serta permukiman sebesar Rp26,01 triliun.

Baca Juga: Konektivitas 18 Pulau Daerah 3T, Kementerian PUPR Bangun Jalan

Adapun rencana kegiatan prioritas tahun depan Ditjen Cipta Karya, antara lain untuk kegiatan sektor prasarana pendidikan sebesar Rp2,99 triliun, sektor penataan bangunan gedung Rp7,49 triliun, sektor prasarana olahraga dan pasar Rp3,13 triliun. Kemudian untuk kegiatan sektor pengembangan kawasan permukiman Rp2,24 triliun, sektor sanitasi Rp4,92 triliun, dan sektor air minum Rp4,07 triliun.

Diana juga memaparkan, realisasi anggaran tahun 2023 Ditjen Cipta Karya hingga 12 Juni realisasi secara keuangan mencapai 24,60 persen dari total anggaran Rp28,02 triliun dengan realisasi fisik mencapai 23,09 persen.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun.

Baca Juga: Saling Lempar Kementerian ESDM-PUPR soal Tragedi Km 171

Adapun prioritas utama pada tahun depan yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional".