apahabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menarik perhatian saat mengenakan pakaian adat Badui di sidang tahunan MPR, Senin (16/8).
Sekretaris pribadi Jokowi, Anggit Noegroho mengungkapkan seperti biasa setiap tahun, pihaknya diminta menyiapkan pakaian adat dari daerah-daerah.
Prioritas memang dari daerah-daerah yang belum pernah ditampilkan.
Khusus untuk tahun ini, Jokowi minta pakaian adat yang sederhana saja, tidak terkesan festive, mengingat kondisi negara sedang menghadapi pandemi Covid-19.
“Kami siapkan 8 pakaian adat dari 5 daerah. Dari situ dipilih 2 pakaian adat untuk pidato kenegaraan dan upacara 17 Agustus,” ungkap Anggit dilansir Antara, Senin (16/8).
Terkait alasan Jokowi memilih pakaian adat Badui, kata dia, karena memiliki desain yang sederhana dan nyaman dipakai.
Selain itu, baju adat Badui juga memiliki makna tentang kesederhanaan dan kemandirian.
“Baju adat Badui dipilih karena desainnya sederhana, simpel dan nyaman dipakai. Ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang saat sedang menghadapi pandemi Covid-19. Ada makna tentang kesederhanaan, kemandirian, ramah alam dan pesan kearifan lokal,” beber Anggit.
Harga Baju Adat Badui Jokowi
Diperkirakan, harga busana Jokowi hanya sekitar Rp300 ribu.
Rinciannya, harga pakaian berwarna hitam itu berkisar Rp200 ribu. Harga lomar atau ikat kepala dan tas koja atau tas tenun Badui tersebut diperkirakan sekitar Rp100 ribu.
Menariknya, semua pakaian itu berasal dari hasil alam suku Badui. Pakaian Jokowi ini disiapkan langsung oleh perajin lokal, Jaro Saija.
Jaro juga merupakan tetua adat sekaligus Kepala Desa Kanekes, Banten.
“Baju harganya Rp200 ribu. Bangga, itu bagus betul, membuktikan jika RI 1 peduli ke masyarakat Badui,” kata Jaro Saija dilansir cnnindonesia.com.
Pakaian adat Badui ini bernama Jamang Hideung Kancing Batok. Pakaian ini setiap hari dipakai Suku Petapa.
Pakaian tersebut, kata Saija memiliki makna persatuan melalui lomar atau ikat kepala yang dipakai.
“Harapan kami, mudah-mudahan semuanya terikat, tenteram, sejahtera, subur makmur gemah ripah loh jinawi, soalnya ikat itu lambang, lambang supaya terikat seluruh bangsa dan negara dalam aturan undang-undang,” tutur Saija.