apahabar.com, JAKARTA - Para aktivis mengingatkan Milenial dan Gen Z agar memperhatikan rekam jejak calon presiden (capres) 2024 untuk menjatuhkan pilihannya. Bagi mereka rekam jejak memberikan referensi yang baik bagi pemimpin masa depan.
Mereka menyayangkan adanya aktivis 98 dan purnawirawan yang mendukung Capres Prabowo Subianto, yang memiliki rekam jejak yang buruk berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Aktivis Petrus Hariyanto mengatakan ada upaya memanipulasi sejarah masa lalu. Hal itu dilakukan dengan cara melibatkan aktivis 98 serta sejumlah purnawirawan.
Baca Juga: Serangan Balik Cuma Narasi: Pegawai KPK atau Aktivis Antikorupsi Cuek
"Saya menyayangkan dukungan para aktivis 98 juga pernyataan Budiman Sudjatmiko yang mengatakan Prabowo dalam kerangka menjalankan tugas negara," kata Petrus saat menggelar pertemuan di kawasan Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Petrus yang pernah menjadi korban penculikan 1998 ini menyatakan, Generasi Z memang saat ini tidak merasakan nuansa pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun mereka haru tahu masa kelam itu.
"Semua itu dalam kerangka membangun citra jika yang bersangkutan sebagai calon presiden tidak mempunyai jejak gelap di masa lalu," ujar Petrus.
Baca Juga: Lindungi Wawonii, DPR dan Aktivis Desak MK Tolak Uji Materiil PT GKP
Dia menilai ada manuver politik yang sifatnya transaksional. Atas dasar itu, Petrus menyebut pemikiran Generasi Z saat ini telah diracuni bahwa seolah-olah penculikan aktivis 98 adalah hal yang normal-normal saja.
"Saya pikir ini seruan kepada Generasi Z yang tidak mengalami peristiwa kelam bahwa itu sesuatu yang normal-normal saja, sesuatu yang bukan merupakan kejahatan," ucapnya.
Aktivis 98 Benny Ramdhani juga mengecam sikap sejumlah aktivis dan purnawirawan yang berada di barisan Prabowo. Benny mengaku tidak rela nasib 270 juta rakyat Indonesia diserahkan kepada seorang yang pernah terlibat dalam kasus hukum.
Baca Juga: Budiman Akui Konsekuensi Dukung Prabowo dengan Melepas PDIP
"Tindak pidana yang bersifat ketidakpatuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana militer dan perampasan terhadap kemerdekaan," ucapnya.
Orang tua korban tragedi 1998 Paian Siahaan juga menyampaikan kesedihannya karena sampai saat ini anaknya belum ditemukan.
"Anak saya itu punya akta kelahiran, kalaupun dia sudah mati harus ada akta kematiannya. Sampai sekarang anak saya masih ada dalam kartu keluarga," tukas Paian.