DKISP Banjar Gali Ilmu Mengelola Media di Surabaya

Kunjungan dalam rangka studi banding belajar mengelola dan kerja sama dengan perusahaan media.

Kabid IKP dan Statistik Diskominfo Surabaya Indrianto Heryawan (kiri) da Kepala DKISP Banjar HM Aidil Basith (kanan) saat kunjungan bersama wartawan di kantor Diskominfo Surabaya, Kamis (27/10). Foto-MC Kominfo Banjar.

apahabar.com, SURABAYA - Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith bersama 34 wartawan melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo Kota Surabaya.

Kunjungan ini dalam rangka studi banding belajar bagaimana mengelola dan kerja sama dengan perusahaan media yang saat ini kian menjamur.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Diskominfo Surabaya, Indrianto Heryawan mengatakan, di wilayahnya ada sekira 150 wartawan dari berbagai media.

Dengan jumlah sebanyak itu, Pemkot Surabaya selektif dalam memilih media untuk kerja sama. Ia menyebut, yang paling utama adalah media yang sudah berbadan hukum resmi dan terverifikasi Dewan Pers.

"Yang paling penting itu bagi kami sudah lengkap secara administrasi dan keaktifan mereka. Yang belum terverifikasi Dewan Pers tetap kita bina dan perlahan kita dorong agar terverifikasi," ujar Indrianto.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam hal sinergitas dengan media selama ini berjalan dengan baik.

Diskominfo Surabaya membikin grup bernama Pokja Wartawan Surabaya. Di sana, jajaran Diskominfo berbagi rilis liputan agenda Pemkot maupun isu atau peristiwa aktual.

"Selain itu, kami juga mengadakan media gathering, rutin konferensi pers, hingga studi banding," tandasnya.

Ia juga berterimakasih kepada DKISP Banjar telah mengunjungi Diskominfo Surabaya untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. "Mudah-mudahan ini bermanfaat dan pengelolaan media lebih baik lagi," pungkasnya.

Sementara, Kepala DKISP Banjar HM Aidil Basith menegatakan terimakasih kepada Diskominfo Surabaya yang sudah menerima kunjungan dan berbagi informasi bagaimana mengelola dan bekerjasama dengan media.

"Kami juga tengah mempersiapkan kebijakan terkait kerja sama media. Termasuk toleransi bagi media yang belum terverifikasi Dewan Pers, namun tetap mendorong pemilik media memenuhi persyaratan dari Dewan Pers," ujar Basith didampingi Kabid IKP DKISP Banjar, Muhari.