Pemilu 2024

8.617 Personel Polisi Disiapkan Amankan Pemilu 2024 di Papua

Sebanyak 8.617 personel dikerahkan Polda Papua untuk amankan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang

Kapolda Papua Irjan Pol Mathius Fakhiri. (Foto: Dok. Polda Papua)

apahabar.com, JAKARTA - Sebanyak 8.617 personel dikerahkan Polda Papua untuk mengamankan pesta demokrasi Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

“Tentunya backup perkuatan ini kan saya sudah mempersiapkan nanti secara bergilir ke Polres Jajaran baik perkuatan Polda Papua yang berjumlah 2000 sekian ini akan kita geser ke Polres Jajaran untuk memperkuatnya agar menjadi 4000 personel,” ujar Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri dalam keterangannya, Rabu (24/1).

Dikatakan Mathius, pihaknya juga ada pasukan cadangan dari TNI sekitar 700 personel yang telah dipersiapkan untuk membantu Polda Papua.

“Saya sudah mendapat tambahan back up perkuatan juga kemarin sekitar 600 setelah bintara baru kita khusus untuk Polres Jajaran yang tidak rawan saya juga kirim mereka dua minggu lalu untuk menjadi apa mengganti menjaga di Polres-Polres,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Pastikan Bakal Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Sementara itu, untuk Brimob Nusantara telah ada 5 kompi untuk membantu perkuatan Polda Papua dan 2 minggu ke depan sudah mulai bergeser ke Polres jajaran yang ada di wilayah hukum Polda Papua.

Di sisi lain Mathius mengatakan, logistik Pemilu 2024 telah tiba di empat provinsi yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Lebih lanjut, jenderal bintang dua itu meminta jajarannya untuk mengecek apakah semua logistik Pemilu telah di distribusikan ke Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Papua.

“Saya minta karena di 2 minggu terakhir, untuk lihat dan mengecek betul logistik Pemilu apakah semua sudah didistribusikan ke daerah-daerah,” tutur Mathius.

Baca Juga: Ribuan Polisi Dikerahkan Amankan Debat Cawapres Pemilu 2024

Lebih lanjut, Kapolda mengatakan kepada para Ketua KPU khusus daerah-daerah rawan untuk berdiskusi bersama untuk mencari titik dimana memungkinkan untuk masyarakat bisa memberikan hak pilihnya.

“Jangan kita paksakan daerah yang sudah rawan kita taruh lagi di daerah rawan karena akan beresiko bagi keselamatan petugas baik aparat keamanan maupun petugas KPPS,” pungkasnya.