Musim Kemarau

850 Desa di Jateng Terdampak Kekeringan, Mayoritas Kawasan Pantura

Sebanyak 850 desa di Provinsi Jawa Tengah terdampak kekeringan akibat musim kemarau pada 2023.

Foto ilustrasi bencana kekeringan. Foto: Antara

apahabar.com, JAKARTA - Sebanyak 850 desa di Provinsi Jawa Tengah terdampak kekeringan akibat musim kemarau pada 2023.

Dari total desa yang mengalami kekeringan tersebut mayoritas tersebar di sejumlah wilayah Pantura seperti Kabupaten Blora, Grobogan, Demak, Pati dan Purbalingga.

Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi menerangkan penyaluran bantuan air bersih sudah dipersiapkan sejak Mei 2023. Adapun distribusi yang dilakukan ke wilayah yang terdampak musim kemarau.

"Di awal sudah dipersiapkan, seperti di Grobogan, Blora, Sragen, Klaten sudah mempersiapkan diri. Sampai hari ini masih belum ada masalah," ujarnya seperti dilansir Antara, Senin (18/9).

Baca Juga: 290 Ribu Warga di Bogor Terdampak Kekeringan

Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pihaknya telah melakukan upaya penyaluran air bersih hingga awal musim hujan mendatang.

Adapun total jumlah bantuan air bersih yang sudah didistribusikan ke sebanyak 850 desa sebanyak 33.060.300 liter air bersih.

"Namun ini masih jalan September dan nanti masuk Oktober. Semoga nanti masuk Oktober. Semoga nanti bulan November sudah masuk awal musim hujan," ujarnya.

Baca Juga: Kekeringan di Tujuh Kecamatan Lumajang, BPBD Salurkan Air Bersih

Disinggung soal kendala penyaluran bantuan air bersih, Bergas mengaku tidak ada kendala yang berarti, namun dirinya mengimbau masyarakat agar saat mendapat suplai air dari pemerintah maupun swasta bisa menyiapkan tempat tandon air terpadu.

Jika tandon air terpadu berkapasitas besar sudah ada, pengiriman air akan lebih cepat, tapi jika masyarakat hanya menggunakan ember untuk penampungan air, maka penyaluran air akan memakan waktu lebih lama.

"Selebihnya, ya kami minta masyarakat tetap menghemat penggunaan air bersih. Selain itu, apabila ada CSR dari pihak-pihak lain, kami harap bisa berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota setempat," pungkasnya.