Pemkab HSS

8 Kali Berturut-Turut, Kabupaten HSS Kembali Raih Opini WTP

apahabar.com, KANDANGAN – Bukti pertanggungjawaban laporan keuangan yang sangat baik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab…

Bupati HSS Achmad Fikry menerima penghargaan opini WTP dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kalsel). Foto-Istimewa

apahabar.com, KANDANGAN – Bukti pertanggungjawaban laporan keuangan yang sangat baik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP tahun 2020.

Rekor ini kembali ditorehkan Kabupaten HSS dengan meraih WTP sebanyak delapan kali berturut-turut sejak 2014 atas laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2013.

Penyerahan piagam WTP Pemerintah RI diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah kepada Bupati HSS Achmad Fikry di Aula Rakat Mufakat Lantai II Kantor Setda HSS, Selasa (19/10).

Bupati Achmad Fikry mengatakan bahwa WTP 8 kali berturut-turut tersebut atas kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus mengelola dengan baik aset dan keuangan.

“Walaupun di tengah pandemi Covid-19, Alhamdulillah audit pengelolaan dana refocusing dan lainnya sudah sesuai standar,” kata Bupati Fikry.

Pihaknya yakin, Pemkab HSS akan selalu mempertahankan opini WTP. Terlebih saat ini KPK telah melakukan pendampingan terhadap pencapaian delapan area perbaikan monitoring centre for prevention (mcp) yang harus dilakukan.

Selain penyerahan piagam WTP, Pemkab HSS bersama Menteri Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel juga melakukan penandatanganan MoU.

Terkait kesepakatan pemanfaatan bersama data dan informasi, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan hubungan keuangan.

“Jika suatu saat ada yang harus diketahui oleh semua OPD, maka Kanwil sekiranya diharapkan bersedia menjadi narasumber di tempat kami,” ujar bupati.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman seiring permintaan Kementerian Keuangan agar peran kantor wilayah kepada regional terhadap ekonomi lebih baik.

“Rata-rata yang menjadi problem kita adalah tidak nyambungnya link antara kebijakan, khususnya fiskal pusat dengan daerah,” jelasnya.

Mengatasi permasalahan itu, Sulaiman mengungkapkan akan melakukan kajian bersama yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Dengan begitu bisa menghasilkan rekomendasi bahwa alokasi APBN di Kabupaten HSS sudah tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Sulaimansyah turut memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas nama Menteri Keuangan kepada Kabupaten HSS karena kembali meraih opini WTP.

“Ini sungguh luar biasa, ditengah terpaan pandemi Covid-19 tahun 2020 Kabupaten HSS bisa melalui dan mempertanggung jawabkan dengan sangat baik,” pungkasnya.