apahabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang parpol koalisi pemerintah ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) sore.
Apa saja yang dibahas?
Sekjen NasDem, Johnny G. Plate mengungkapkan, rapat itu dihadiri ketum dan sekjen parpol koalisi yang memiliki kursi di palemen.
Totalnya ada 7 parpol yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan PAN.
Artinya parpol koalisi di luar parlemen seperti PSI, Hanura, PKPI dan Perindo, tak diundang.
“Pertemuan dibuka Bapak Presiden, diawali pengantar Bapak Presiden yang menyampaikan fokus-fokus pembicaraan,” ucap Johnny seperti dikutip apahabar.com dari Kumparan.
Johnny bilang ada 5 topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut.
Pertama, perkembangan dan evaluasi penanganan COVID-19 di Indonesia.
Kedua, membahas perekonomian nasional. Salah satunya menyangkut pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangannya.
Ketiga, strategi ekonomi dan bisnis negara.
Dalam rapat itu, kata Johnny, Presiden Jokowi menyampaikan, koalisi harus kompak agar kebijakan perekonomian mampu ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif. Sehingga menghasilkan nilai tambah.
“Proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan, khususnya di sektor pertambangan, pertanian, ekonomi hijau, hilirisasi dan digitalisasi,” katanya.
Keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Yaitu otonomi daerah dan sistem pemerintah.
Presiden ingin pemerintah daerah sinergi pusat dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat di masa COVID-19.
“Setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat khususnya pada situasi-situasi kedaruratan seperti ini,” tutur Johnny.
Kelima, terkait ibu kota negara.
Proyek fantastis ini perlu dipikirkan karena anggaran banyak terserap pada penanganan COVID-19, sementara Jakarta memiliki tantangan yang tidak mudah.
“Perpindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini,” tegasnya.