Politik

Pengamat: Keputusan Muhidin untuk Meraup Kursi Legislatif

apahabar.com, BANJARMASIN – Dr Taufik Arbain, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin…

Featured-Image
Dr Taufik Arbain, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.Foto/istimewa

bakabar.com, BANJARMASIN – Dr Taufik Arbain, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menilai pembelotan dukungan yang dilakukan DPW PAN Kalimantan Selatan sesuatu yang lumrah dalam logika politik saat ini.

Menurutnya, kondisi pasca reformasi agak berbeda dengan era sebelumnya yang dimana partai di level daerah harus tunduk pada instruksi pengurus partai di pusat.

Sehingga, dinamika politik saat ini mengharuskan banyak kompleksitas kepentingan yang harus ditanggung, dipenuhi dan diemban kader.

Maka pilihan-pilihan politik dengan manuver mendeklarasikan dukungan berbeda atas pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, bisa jadi didasarkan pada menjawab kebutuhan dan kepentingan perolehan suara partai.

Apalagi, katanya batasan Parliamentary Threshold 4 persen pemilu 2019 menjadi 'pintu neraka' bagi partai yang berdasarkan hasil survey nasional berada pada divisi papan bawah.

Dalam konteks Kalsel, memang PAN tidak jauh berbeda dengan survei nasional berada pada urutan ke-8 pada kisaran satu koma sekian.

Oleh karena itu, PAN menampilkan figur-figur tokoh mantan walikota dan bupati, sedang menjadi bupati, aktivis, maupun pengusaha adalah langkah strategis di level daerah untuk memenuhi hasrat politik PT 4 persen tersebut.

“Pengalaman-pengalaman pemilu legislatif selama ini terbukti bisa meraup kursi dan menyelamatkan dari 'pintu neraka' kekalahan partai,” kata Dosen Fisip ULM ini, Selasa (11/12/2018).

Menurut Taufik, pilihan pemecatan yang dilakukan DPP PAN adalah langkah penggergajian kuasa atas suara PAN di Kalsel. Jadi politik itu harus lentur dengan melihat aspek kondisional pemilu legislatif yang berhubungan dengan pemilu Presiden kali ini.

Lantas, apakah dengan deklarasi pengurus DPW PAN terhadap calon Capres nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf akan mendegradasikan suara pada pasangan calon Prabowo-Sandi? Taufik mengira tidak, karena isu - isu Capres sangat mendominasi alam sadar dan pikiran pemilih dibandingkan isu-isu partai politik.

Sebab lima bulan sebelum pencoblosan 65 persen masyarakat sudah mampu menetapkan pilihan siapakah pasangan Capres yang akan dipilihnya.

“Ini artinya, ada kecenderungan apapun partainya, dan siapapun figure calegnya, masyarakat telah menentukan pilihan, akibatnya kuatnya arus informasi kandidat pasangan presiden,” terangnya.

Ia mengakui partai pemenang di Kalsel lima tahun lalu pun, termasuk partai yang lain, relative butuh energi besar untuk bisa menggiring arus pilihan publik.

Baca Juga:INFOGRAFIS: Beda Sikap PAN Kalsel soal Pilpres

Sebab, kalkulasi politik yang menyangkut massa, tidak segampang seperti menggiring barisan itik menyeberang jalan.

Apalagi ditambah, era medsos saat ini yang tanpa batas dalam distribusi informasi kompetitif antar tim sukses paslon Presiden dan Wakil Presiden.

"Untuk itu, wajar pilihan-pilihan taktis terus dilakukan, apakah menyelamatkan partai, menyelamatkan kepentingan pemenangan pasangan presiden, atau kedua-duanya," ungkap jebolan Doktor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada ini.

Ia kembali mengakui fenomena pileg dan pilpres 2019 nanti sangat menarik. Karena, ada kawasan yang setali antara pilihan partai dengan pilihan presiden.

Tetapi ada juga kawasan yang cenderung kader partai mementingkan menyelamatkan perolehan suara partai dan kursinya.

“Disinilah pengurus dan caleg harus berhitung soal masa depan partai untuk jangka panjang,” ucapnya.

Bagaimanapun pasca pileg nanti, suara partai terbanyak lah yang akan diperhitungkan oleh pemenang pasangan Presiden.

“Jika tidak, partai tersebut tetap dipandang sebelah mata. Ibarat lagu Pinkan Mambo, seperti Kekasih yang tak dianggap", ungkap Direktur Banua Meter Kalsel ini.
Tetapi ia tidak tahu pasti, apakah pandangan H Muhidin seperti yang dirinya maksudkan itu, atau ada kepentingan dan maksud lain?

Menurutnya, bisa jadi bagi H Muhidin urusan Partai politik tidak lebih seperti permainan saja, bukan ideologis.”Soal etika politik mungkin nomer kesekian atau bisa jadi inilah ijtihad politik yang beliau lakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.

Bahkan realitas ini berpengaruh pada persepsi publik atas figur beliau dalam kancah politik Kalimantan Selatan di masa akan datang.

Baca Juga:TKD Kalsel Kunjungi Ma'ruf Amin

Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Aprianoor



Komentar
Banner
Banner