bakabar.com, JAKARTA - Paket kebijakan ekenomi ke 16 yang digulirkan pemerintah, mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan. Bahkan sejumlah partai politik pendukung pemerintah memprotes kebijakan yang dinilai tidak pro usaha mikro kecil menengah (UMKM) di dalam negeri.
Partai Nasdem misalnya, mendesak agar pemerintahan Jokowi mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi ke 16 tersebut.
Seperti diketahui, kebijakan ekonomi ke 16, mempersilahkan investor asing untuk menguasai 100 persen saham 54 bidang usaha yang selama ini masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). "Nasdem mempunyai pemikiran yang sama (evaluasi paket kebijakan ekonomi ke-16)," ujar Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (20/11) lalu.
Diakui Surya Paloh, Indonesia memang membutuhkan investor asing untuk pembangunan. Tetapi, menjaga eksistensi UMKM demi kepentingan nasional adalah yang utama. "Datangnya investor asing itu bagus saja, negeri membutuhkan itu, tapi yang tidak kalah pentingnya melindungi juga usaha-usaha kelas kecil yang ada di negeri ini," tambah Surya Paloh.
Dia menegaskan, walau sebagai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, namun Partai Nasdem tidak serta merta mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan. "Saya katakan tidak semuanya kebijakan itu benar 100 persen, ada hal yang harus dievaluasi," tandas Surya Paloh seperti dikutip rmol.co.
ANGGOTA FRAKSI PDIP INTERUPSI
Hal senada dilakukan PDIP. Ini terjadi ketika anggota DPR Fraksi PDIP, Maruarar Sirait, dalam rapat DPR Rabu (21/11/2018) lalu, melakukan interupsi dan mengkritisi paket kebijakan ekonomi ke 16 tersebut.
"Kita tentunya objektif, kita tidak anti asing. Tapi kalau ada hal-hal yang sangat sederhana seperti umbi-umbian, warnet, saya pikir UKM-UKM kita sangat mampu menjalankannya," Maruarar Sirait atau yang akran disapa Ara dalam interupsinya.
Ara menegaskan bahwa untuk hal-hal sederhana itu tidak perlu modal asing. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu, Ara juga minta DPR bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat tersebut. "Saya sebagai anggota DPR tentu lebih mengutamakan kepentingan rakyat," tandas putra politisi senior PDIP Sabam Sirait itu.
Editor : Budi Ismanto
